Geopolitik Global dan Tantangan Ketahanan Generasi Digital dalam Menjaga Demokrasi Indonesia di Era 5.0: Perspektif Keislaman dan Keindonesiaan

Perkembangan dunia abad ke-21 menunjukkan bahwa geopolitik global tidak lagi bergerak dalam pola konvensional yang semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer dan batas teritorial. Dunia kini memasuki fase geopolitik baru yang ditandai oleh persaingan penguasaan teknologi, informasi, dan data. Ruang siber menjelma menjadi arena kontestasi kepentingan global, tempat negara, korporasi multinasional, dan bahkan aktor non-negara saling berhadapan dalam perebutan pengaruh. Dalam konteks ini, Indonesia tidak dapat berdiri sebagai penonton, melainkan harus memposisikan diri secara sadar dan strategis, terutama melalui penguatan ketahanan generasi digital dan kualitas demokrasi di era Society 5.0.

Bagi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), realitas geopolitik digital ini bukan sekadar isu teknokratis, melainkan persoalan ideologis dan historis. Sebab, tantangan zaman selalu menuntut kehadiran kader umat dan bangsa yang mampu membaca realitas secara kritis, sebagaimana mandat Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI: memadukan keislaman dan keindonesiaan dalam satu tarikan nafas perjuangan.

Geopolitik global hari ini bergerak menuju konfigurasi multipolar dengan intensitas persaingan yang semakin kompleks. Negara-negara besar tidak hanya berkompetisi dalam penguasaan sumber daya alam, tetapi juga dalam kendali data, kecerdasan buatan, dan arsitektur digital global. Perang informasi, serangan siber, disinformasi politik, dan manipulasi opini publik menjadi instrumen baru dalam melemahkan stabilitas negara lain tanpa harus mengangkat senjata.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara telah mengalami perluasan makna. Kedaulatan tidak lagi cukup dijaga melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui kemampuan mengamankan ruang digital dan kesadaran kolektif masyarakatnya. Kebocoran data nasional, infiltrasi budaya instan, serta penetrasi ideologi melalui algoritma media sosial merupakan bentuk nyata ancaman geopolitik digital yang dapat merusak sendi-sendi kebangsaan dari dalam.

Indonesia, dengan jumlah penduduk besar dan dominasi generasi muda, berada pada posisi strategis sekaligus rentan. Tanpa kesiapan ideologis dan literasi digital yang memadai, generasi muda berpotensi menjadi korban sekaligus alat dalam percaturan geopolitik global. Di sinilah pentingnya ketahanan generasi digital sebagai bagian integral dari ketahanan nasional.

Generasi digital sering dipersepsikan sebagai generasi yang adaptif, kreatif, dan inovatif. Namun di balik itu, mereka juga menghadapi ancaman serius berupa eskalasi judi online, kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, dan banjir informasi yang tidak terverifikasi. Judi online, misalnya, bukan hanya persoalan pelanggaran hukum atau moral, tetapi juga strategi ekonomi gelap lintas negara yang menyasar kelompok produktif melalui platform digital.

Ketika generasi muda terjebak dalam praktik digital yang destruktif, maka yang terancam bukan hanya individu, melainkan masa depan bangsa. Hal ini bertentangan dengan cita-cita NDP HMI tentang pembentukan insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT.

Ketahanan generasi digital harus dimaknai lebih dari sekadar kemampuan teknis menggunakan teknologi. Ia mencakup kesadaran etis, daya kritis, dan keteguhan ideologis dalam menghadapi arus globalisasi digital. Dalam kerangka NDP, generasi muda terutama kader HMI harus mampu menjadi subjek sejarah, bukan objek perubahan. Teknologi harus dikuasai, bukan didewakan; dimanfaatkan, bukan memperbudak.

Era Society 5.0 membawa janji besar tentang integrasi teknologi dan kehidupan manusia. Dalam konteks demokrasi, teknologi membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, cepat, dan inklusif. Media sosial dan platform digital memungkinkan warga negara menyuarakan aspirasi, mengawasi kebijakan publik, dan terlibat dalam diskursus politik secara langsung.

Namun, demokrasi digital juga menyimpan paradoks. Di tengah keterbukaan informasi, justru muncul ancaman polarisasi, populisme digital, dan disinformasi massif. Demokrasi berisiko tereduksi menjadi sekadar hiruk-pikuk opini tanpa kedalaman substansi. Tanpa ketahanan literasi dan kedewasaan politik, ruang digital dapat menjadi medan manipulasi yang merusak rasionalitas publik.

Dalam perspektif HMI, demokrasi bukan sekadar sistem prosedural, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Demokrasi Indonesia harus berpijak pada nilai Pancasila dan etika Islam, bukan pada logika mayoritarianisme yang dangkal. Oleh karena itu, adaptasi teknologi dalam demokrasi harus diiringi dengan penguatan nilai, akhlak, dan tanggung jawab moral warga negara.

NDP HMI secara tegas menempatkan Islam sebagai sumber nilai dan Indonesia sebagai medan aktualisasi. Dalam menghadapi tantangan geopolitik global dan demokrasi era 5.0, kader HMI dituntut untuk mampu mengintegrasikan nilai keislaman dengan kesadaran kebangsaan secara dialektis. Islam mengajarkan keadilan, kejujuran, dan amanah; sementara keindonesiaan menuntut komitmen pada persatuan, kebhinekaan, dan kedaulatan nasional.

Kader HMI harus hadir sebagai intelektual organik yang mampu membaca zaman, mengkritisi struktur ketidakadilan, dan menawarkan solusi berbasis nilai. Ketahanan digital kader bukan hanya soal keamanan akun atau data, tetapi juga ketahanan berpikir, ketahanan ideologi, dan ketahanan moral dalam menghadapi godaan pragmatisme politik digital.

Dalam forum-forum kaderisasi seperti Latihan Kader, isu geopolitik digital dan demokrasi era 5.0 perlu diangkat sebagai bagian dari kesadaran sejarah. Sebab, tantangan kader hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya, tetapi tanggung jawab historisnya tetap sama: menjaga martabat umat dan masa depan bangsa.

Geopolitik global abad ke-21, ketahanan generasi digital, dan demokrasi Indonesia di era 5.0 adalah satu kesatuan persoalan yang saling terkait. Negara yang gagal membangun ketahanan digital akan mudah digoyang dari dalam. Generasi muda yang kehilangan orientasi nilai akan menjadi korban arus globalisasi. Demokrasi yang tidak berakar pada etika dan ideologi akan kehilangan makna substantifnya.

Di sinilah relevansi HMI sebagai organisasi kader umat dan bangsa diuji. NDP HMI bukan dokumen normatif yang berhenti di ruang kaderisasi, melainkan kompas ideologis dalam menghadapi tantangan zaman. Kader HMI dituntut untuk menjadi insan cita: insan yang beriman, berilmu, dan beramal; insan yang mampu berdiri tegak di tengah pusaran geopolitik global dengan identitas keislaman dan keindonesiaan yang kokoh.

Menjaga demokrasi Indonesia di era 5.0 bukan hanya tugas negara, tetapi tanggung jawab historis seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda terdidik. Dan bagi kader HMI, perjuangan itu dimulai dari kesadaran, keberanian berpikir kritis, dan kesetiaan pada nilai-nilai dasar perjuangan.

Penulis : LAILATUL I'ZAATI (Peserta Latihan Kader III BADKO HMI JATIM Tahun 2025 )