Wawasan Nusantara dan Revitalisasi NDP HMI: Strategi Ketahanan Nasional dan Politik Islam di Era Disrupsi Society 5.0

 

Perkembangan dunia yang memasuki era Society 5.0 menandai pergeseran besar dalam tatanan kehidupan manusia. Teknologi digital, kecerdasan buatan, big data, dan media sosial tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga membentuk ulang kesadaran politik, ideologi, dan identitas kebangsaan. Di tengah arus disrupsi yang masif ini, bangsa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga ketahanan nasional, terutama dari ancaman disintegrasi sosial, polarisasi ideologis, hingga krisis nilai. Oleh karena itu, diperlukan fondasi konseptual dan ideologis yang kuat untuk memastikan Indonesia tetap kokoh sebagai negara bangsa. Wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa dan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI sebagai kerangka ideologis kader intelektual Islam menjadi dua pilar penting yang perlu direvitalisasi dan disinergikan.

Wawasan Nusantara pada hakikatnya merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam konteks era 5.0, Wawasan Nusantara tidak boleh berhenti sebagai doktrin normatif yang dihafal dalam ruang kelas, tetapi harus diinternalisasi sebagai kesadaran kolektif dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Disrupsi teknologi telah melampaui batas-batas geografis negara, menghadirkan ancaman non-militer seperti perang informasi, hoaks, radikalisme digital, dan infiltrasi ideologi transnasional yang dapat menggerus persatuan bangsa.

Ketahanan nasional di era 5.0 tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer, melainkan oleh ketahanan ideologi dan karakter bangsa. Dalam konteks ini, Wawasan Nusantara berfungsi sebagai instrumen pemersatu yang menegaskan bahwa keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa bukanlah sumber perpecahan, melainkan modal sosial untuk membangun kekuatan nasional. Tanpa pemahaman yang utuh terhadap Wawasan Nusantara, masyarakat mudah terjebak dalam fragmentasi identitas, sektarianisme, dan politik identitas yang sempit.

Di sisi lain, umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga arah perjalanan bangsa. Namun, realitas politik Islam di era disrupsi justru menghadapi tantangan serius. Munculnya populisme agama, politisasi simbol keagamaan, serta narasi keislaman yang rigid dan eksklusif berpotensi menciptakan ketegangan sosial dan mengancam kebhinekaan. Dalam kondisi inilah, Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI menemukan relevansinya kembali sebagai kerangka berpikir dan bertindak kader Islam yang berwawasan kebangsaan.

NDP HMI bukan sekadar dokumen historis organisasi, melainkan bangunan ideologis yang menempatkan Islam, keindonesiaan, dan kemanusiaan dalam satu tarikan nafas. Prinsip tauhid sebagai landasan spiritual mengajarkan bahwa seluruh aspek kehidupan, termasuk politik, harus diarahkan pada kemaslahatan umat manusia. Nilai kemanusiaan menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa memandang latar belakang, sedangkan keadilan sosial menjadi tujuan utama dari setiap aktivitas politik dan kebijakan publik.

Revitalisasi NDP HMI di era disrupsi berarti mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam konteks kekinian. Politik Islam tidak boleh dipahami secara sempit sebagai perebutan kekuasaan atas nama agama, tetapi sebagai ikhtiar etis untuk menghadirkan keadilan, kejujuran, dan keberpihakan kepada kaum lemah. Kader HMI dituntut untuk menjadi aktor politik yang berkarakter intelektual, kritis, dan moderat, bukan sekadar pengikut arus politik pragmatis yang mengabaikan nilai.

Integrasi antara Wawasan Nusantara dan NDP HMI menjadi kunci strategis dalam membangun ketahanan nasional di era Society 5.0. Wawasan Nusantara memberikan kerangka kebangsaan yang menegaskan pentingnya persatuan dan integrasi nasional, sementara NDP HMI menyediakan fondasi moral dan spiritual bagi kader Islam untuk berperan aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Sinergi keduanya melahirkan paradigma politik Islam yang inklusif, berorientasi pada kepentingan nasional, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Dalam konteks digital, kader HMI memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi agen literasi ideologi dan politik. Media sosial yang kerap menjadi arena konflik dan disinformasi harus dimanfaatkan sebagai ruang dakwah intelektual dan kebangsaan. Dengan berlandaskan NDP, kader HMI dapat menghadirkan narasi Islam yang rahmatan lil ‘alamin, selaras dengan semangat Wawasan Nusantara yang menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman.

Lebih jauh, revitalisasi NDP juga menuntut pembaruan metode kaderisasi HMI agar mampu menjawab tantangan era 5.0. Kaderisasi tidak cukup hanya menekankan romantisme sejarah dan simbolik perjuangan, tetapi harus mendorong penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kemampuan analisis kebijakan publik. Dengan demikian, kader HMI tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika politik nasional, tetapi mampu berkontribusi secara nyata dalam perumusan arah pembangunan bangsa.

Akhirnya, tantangan terbesar bangsa Indonesia di era disrupsi bukanlah kemajuan teknologi itu sendiri, melainkan krisis nilai dan arah. Tanpa Wawasan Nusantara, bangsa ini kehilangan orientasi kebangsaan. Tanpa revitalisasi NDP HMI, politik Islam berpotensi terjebak dalam ekstremisme dan pragmatisme. Oleh karena itu, integrasi keduanya menjadi kebutuhan historis dan strategis dalam menjaga ketahanan nasional.

Sebagai kader intelektual Islam, HMI memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk memastikan bahwa Islam tetap menjadi kekuatan pembebas dan pemersatu, bukan alat pemecah belah. Dengan menjadikan Wawasan Nusantara sebagai strategi kebangsaan dan NDP HMI sebagai kompas ideologis, Indonesia memiliki modal kuat untuk menghadapi era Society 5.0 dengan tetap berakar pada nilai, berorientasi pada keadilan, dan berkomitmen pada persatuan nasional.

Penulis : LAILATUL I'ZAATI (Peserta Latihan Kader III BADKO HMI JATIM Tahun 2025 )